SISTEM EKONOMI LIBERAL, MENGANCAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN (kritik untuk Pemerintahan 2014-2019)

Posted: 29 Desember 2014 in Uncategorized

10888854_10203490147236644_1346635989992485398_n

—————————
Apa itu sistem ekonomi liberal ?
—————————

Adalah suatu ekonomi Teori itu juga bersifat membebaskan individu untuk bertindak sesuka hati sesuai kepentingan dirinya sendiri dan membiarkan semua individu untuk melakukan pekerjaan tanpa pembatasan yang nantinya dituntut untuk menghasilkan suatu hasil yang terbaik, yang cateris paribus, atau dengan kata lain, menyajikan suatu benda dengan batas minimum dapat diminati dan disukai oleh masyarakat (konsumen).

—————————
Ciri-ciri sistem ekonomi liberal
—————————
1. Diakuinya kebebasan pihak swasta/masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi.

2. Diakuinya kebebasan memiliki barang modal (barang kapital).

3. Dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri.

——————————
Kelemahan teori ekonomi ini adalah…
——————————
1. Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

2. Banyak terjadinya monopoli masyarakat.

3. Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

4. Pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena persaingan bebas tersebut.

—————————-
Lalu apa ancaman untuk ekonomi kerakyatan ?
—————————-

Karena alur perekonomian lebih di dominankan pada pihak swasta maka akan terjadi aset2 penting dikuasai swasta. Swasta adalah pihak di luar pemerintah baik dr pribumi maupun asing.

Sehingga alokasi pembiayaan tidak menyebar rata dan terpusat pada pemodal yang menguntungkan. Keuntungan industri yang seharusnya mengalir ke rakyat berpindah tangan pada pemilik modal yang rata2 pihak asing. Sehingga ekonomi kerakyatan semakin terlindas. Hal ini disebabkan oleh kalahnya persaingan bisnis pemodal besar yang dikuasai negara2 asing.

Munculnya banyak market yang berbentuk mall hingga ke daerah itu salah satu bukti hancurnya perekonomian rakyat daerah. Market banyak dikuasai oleh cina. Pangsa pasar indonesia dari yang kecil hingga yang besar dikuasai cina. Rakyat menjadi buruh bayaran. Sedang pendapatan yang tidak sebanding dengan tenaga dan pikiran yang di keluarkan. Rakyat hanya bisa jadi buruh dan tidak bisa menjadi penggerak bisnis. Sehingga pendapatan mereka tidak bisa mengcover tuntutan kebutuhan yang melonjak. Dan rakyat menjadi kaum “tertindas”

Di bidang industri amerika, jepang, thailand, tiongkok menguasai. Modal mereka yang besar sangat mudah untuk menguasai industri2 kapital negara yang difungsikan untuk kemakmuran rakyat.

Sehingga ketika aset2 bumi, air, udara beserta yang terkandung di dalamnya, yang seharusnya dikelola negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, hanya sekedar bunyi undang2 dasar belaka. Karena pada realitasnya keuntungan besar sudah mengalir ke pemilik modal yang notabene dari negara asing. Merekalah yang menikmati mutu manikam Indonesia. Bukan pribumi indonesia.

Penjualan aset2 negara dengan alasan butuh uang adalah sebuah tindakan mencederai ekonomi kerakyatan. Bahkan bisa menghancurkan ekonomi kerakyatan. Bagaimana tidak, semakin banyak investor asing maka ptosentase (%) laba tetbesar di tangan pemilik modal. Sisanya diberikan kepada pemerintahan daerah dan pusat. Sehingga tinggal sedikit alokasi untuk pembangunan infra struktur daerah.

Selain itu investor asing menjadi ancaman. Bagaimana tidak, coba kita fikirkan secara sederhana. Bagaimana seandainya pemerintah tidak bisa mengembalikan dana investasinya, secara otomatis sebagai gantinya adalah lahan ptoyek yg sedang mereka kerjakan. Lamban laun tidak meenutup kemungkinan aset pun tak lagi sistem investasi. Kemudian terjual.

Sistem ekonomi liberal (kapitalis) menjadi ancaman bagi negara yang minim pengawasan, menjamurnya korupsi dan kolusi serta nepotisme.

Karena para pemodal akan lebih eksis ketika pejabatnya masih ada yg melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena pejabat yg KKN itu hanya menghamba pada materi. Dan kapitalisme punya materi untuk bisa membeli.

Penanaman modal asing memang dipandang perlu. Namum harus tetap diatur oleh perundang undangan yamg terikat dalam hak dan kewajibannya.

Untuk itu waspadalah. Karena pemerintahkan mulai meneraokan NEO LIBERALISM PADA SEMUA SEKTOR.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s